Peran dan Fungsi Website Pemerintahan Sebagai Sarana Komunikasi yang Efektif (G2C – Governance to Citizen)

Maret 12, 2010

Organisasi pemerintah yang berbasis kepada Teknologi Informasi menjadi hal yang sangat penting dalam abad ke dua puluh satu di era milineum ketiga ini. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu[12]. Kekuatan suatu organisasi pemerintahan akan sangat tergantung kepada informasi atau pengetahuan yang dimilikinya, informasi akan menjadi perekat unsur-unsur yang ada dalam suatu organisasi.

Organisasi yang berbasis kepada Teknologi Informasi akan berkembang dengan cepat bersamaan dengan makin tersedianya perangkat komputer yang murah dan mudah didapat. Beberapa periode yang lalu sedikit sekali orang mendapatkan manfaat dari penggunaan komputer. Namun pada saat sekarang ini, kebutuhan akan informasi yang realtime sudah menjadi kebutuhan utama dimana akses informasi tersebut tidak hanya diperoleh melalui komputer (PC), namun bisa juga diakses melalui laptop, handphone dan gadget yang terbaru melalui jaringan internet. Penggunaan internet mempunyai kemampuan menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web.

Sejalan dengan itu, peran dan fungsi pemerintah dalam kerangka mensosialisasikan kebijakan dan informasi yang cepat sangat mutlak diperlukan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan membuat suatu portal website. Dengan adanya website, informasi, komunikasi, dan transaksi antara masyarakat dan pemerintah dilakukan via internet. Sehingga ada beberapa manfaat yang dihasilkan seperti misalnya, komunikasi dalam sistem administrasi berlangsung dalam hitungan jam, bukan hari atau minggu. Artinya, pelayanan pemerintah pada masyarakat menjadi sangat cepat, service dan informasi dapat disediakan 24 jam sehari, tujuh hari dalam seminggu. Informasi dapat dicari dari kantor, rumah, bahkan mobile dimanapun tanpa harus hadir secara langsung. Fungsi ini disebut sebagai fungsi pelayanan pemberian informasi secara G2C (Government to Citizen)[12]. Fungsi lainnya adalah G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government).

Pada perkembangannya fungsi website diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang bersifat pasif, namun diharapkan bisa bersifat dinamis, sehingga fungsi dan peran website menjadi dua arah dan timbul efek timbal balik. Seperti telah di jelaskan dalam Instruksi Presiden No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang mana berangkat dari pemikiran tentang pertimbangan pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemerintahan yang diyakini akan meningkatkan efesiensi, efekstifitas, transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan[11]. Dengan terwujudnya website yang bersifat dinamis, diharapkan akan diperoleh aliran informasi yang optimal antara pemerintah-masyarakat dan sebaliknya, sehingga masyarakat akan terbangun rasa memiliki dan rasa kebutuhan akan website tersebut sebagai penyambung aspirasinya. Seiring dengan itu dengan adanya kemanfaatan website tersebut akan semakin meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Unsur terpenting dari sebuah tampilan yang efektif situs web di internet adalah isi (content) dan disain yang baik serta menarik. Sebuah situs web pemerintah daerah mempunyai persyaratan minimal untuk isi. Pengelola situs web pemerintah daerah harus mampu menentukan apa yang diharapkan oleh para pengguna mengenai apa yang seharusnya ada di situs web. Menurut panduan dari KOMINFO maka isi minimal pada setiap situs web pemerintah daerah adalah :

1)    Selayang Pandang

Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan Pemerintah Daerah bersangkutan (sejarah, motto daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi).

2)    Pemerintahan Daerah

Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah. Jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya.

3)    Geografi

Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistik harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.

4)    Peta Wilayah dan Sumberdaya

Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bakosurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya (digunakan peta referensi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta) yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna.

5)    Peraturan/Kebijakan Daerah

Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs web pemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

6)    Buku Tamu

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan. [www.kominfo.go.id]

Namun dengan persyaratan website yang minimal, fungsi sebuah website menjadi tidak maksimal. Link website yang digunakan sebagai tempat tukar informasi dan untuk mendapatkan feedback hanya diperoleh melalui link Buku Tamu. Sedangkan pengunjung suatu website, tidak semuanya akan mengakses menu buku tamu. Akan lebih baik apabila website yang dikelola oleh pemerintah mempunyai system pemrograman dan aplikasi database yang lebih terintegasi.

Dari referensi yang diperoleh[11] dinyatakan bahwa dalam suatu pengembangan website ada beberapa tingkatan seperti dijelaskan berikut ini, yaitu :

  1. Fase pertama merupakan fase penampilan website (web presence) yang berisi informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat.
  2. Fase kedua merupakan fase interaksi yaitu isi informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah.
  3. Fase ketiga, tahap transaksi berupa penerapan aplikasi/formulir untuk secara online mulai diterapkan.
  4. Fase empat adalah tingkat Pemanfaatan yang berisi Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Citizen (G2C).

Pada fase pertama website mulai dirilis untuk dikenalkan kepada masyarakat. Persyaratan minimal website pemerintahan ada dalam fase ini. Pada fase kedua sudah mulai terbentuk komunikasi dua arah antar server dengan klien sehingga website mulai bersifat dinamis. Pada fase ketiga, aplikasi pemerintahan yang biasanya bersifat konvensional dengan hardcopy mulai di konversi kedalam bentuk softcopy. Dari perubahan bentuk hardcopy ke dalam softcopy ini sudah mulai didapatkan manfaat dari ke-efesiensian biaya, misalkan biasanya selalu menggunakan kertas sekarang menjadi berupa file (paperless), sehingga mengurangi biaya pembelian kertas dan tinta. Pada fase ke empat semua aplikasi pemerintahan sudah berbasis web, untuk itu dibutuhkan konversi pemrograman yang bukan berbasis web kedalam bentuk web. Misalkan dalam aplikasi electronic procurement, manajemen dokumen berbasiskan web, formulir elektronik seperti pembayaran retribusi, pajak properti atau lisensi.

Contoh lain [9] dengan adanya layanan government internet banking (BIG-eb) Pemerintah dapat memperoleh informasi/data keuangan Rekening Pemerintah di BI secara online dan real time segala transaksi yang berkaitan dengan keuangan Negara seperti memonitor saldo dan mutasi rekening, mencetak laporan, mendownload data rekening, melakukan tata usaha pengguna, dan melakukan transaksi secara elektronik dan online. Juga untuk mendukung kebutuhan Pemerintah meningkatkan pengawasan dan pengelolaan anggarannya (G2B- Government To Business).

Saat ini telah banyak instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonom yang berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi dalam bentuk website. Melalui data yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informasi per November 2007 dapat dilihat rincian pemerintah daerah yang mengembangkan e-government adalah sebagai berikut[12] :

Tabel 1.

Dari data diatas dapat dikemukakan bahwa hampir semua Kementerian maupun pemerintah daerah telah mempunyai website. Namun dari segi kemanfaatan maupun fungsi, website tersebut belum dapat ditelaah lebih lanjut apakah website tersebut mempunyai data informasi yang terupdate, bersifat statis ataupun dinamis. Oleh karena itu muncul pertanyaan apakah banyak masyarakat yang benar-benar memanfaatkan dan menggunakan situs web sites internet pemda-pemda tersebut untuk mencari dan memperoleh informasi yang dibutuhkan ? Pertanyaan lain yang muncul adalah apakah terjadi keseimbangan antara penyampaian informasi dari pihak pemda selaku komunikator dan kontributor informasi dalam website dengan kemampuan, skill, kebutuhan dan tingkat eksposure masyarakat untuk mengakses internet secara pribadi ataupun melalui jasa warnet ?

Pertanyaan lain dari segi teknis apakah strategi design websites tersebut menarik dalam penampilannya serta mampu diakses secara cepat ? ini juga menjadi permasalahan tersendiri karena websites yang tidak kreatif dan sulit untuk diakses akan membuat user malas membukanya. Pada sisi lain mengingat kebijakan, peluang implementasi serta hambatan yang ada memunculkan beberapa pertanyaan tentang sampai sejauh mana penerapan/implementasi IT dalam rangka e-government yang dilakukan, bagaimana ketersediaan informasi dalam setiap situs web, bagaimana aksesbilitasnya, serta bagaimana strategi pengembangannya.[11]

Dari beberapa permasalahan diatas, solusi yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan sosialisasi dan diklat bagi semua karyawan dilingkungan pemerintahan. Juga diperlukan sosialisasi penggunaan website yang telah dibangun bagi masyarakat luas melalui mekanisme tradisi budaya yang ada agar masyarakat selain dapat memanfaatkannya juga semakin “cerdas” dan “melek” teknologi. Sosialisai terhadap masyarakat juga perlu di dukung dengan adanya penyediaan anjungan di instansi di bawah pemerintahan kabupaten atau kota seperti di kecamatan dan kelurahan. Terwujudanya ke dua hal yang diuraikan sebelumnya akan memuluskan tahapan e-government  ke tahapan Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B)

Demikianlah resume dari saya mengenai permasalahan peran dan fungsi website pemerintahan sebagai sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Demikian uraian dari saya. Semoga dapat memberi inspirasi bagi munculnya solusi-solusi cerdas bagi permasalahan lain di bidang informasi Teknologi.

Wassalamulaikum wr.wb

REFERENSI

  1. Agus Santoso & Sayim Dolan, “Memahami Pelayanan Perposan Nasional Berbasis Teknologi Informasi (TI), PAPPIPTEK-LIPI.
  2. Budi Rahardjo, “Implikasi Teknologi Informasi dan Internet Terhadap Pendidikan, Bisnis dan Pemerintahan, Pusat Penelitian Antar Univeristas bidang Mikroelektronika (PPAUME), Institut Teknologi Bandung.
  3. Cahyana Ahmadjayadi, “PeranTeknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Memberikan Inspirasi NasionalBagi Kebangkitan Dan Kejayaan Negeri”, Depkominfo.
  4. Cahyana Ahmadjayadi, “Sistem Informasi Kepemerintahan Abad 21”, www.kominfo.go.id
  5. Dedi Rianto Rahadi, “Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan Di Sektor Publik”, Seminar Nasional Teknologi 2007 (SNT 2007)
  6. Deni Aca Yuanda, “Ke-efektifan Sistem Layanan (BIG-eB) Bank Indonesia terhadap informasi/data keuangan rekening Pemerintah Indonesia”, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung 2009.
  7. Edwi Arief Sosiawan, “Evaluasi Implementasi E-Governmnet pada Situs Web Pemerinta Daerah Indonesia : Perspektif Content dan Manajemen, Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UPN Veteran Yogyakarta.
  8. Hendra Gunawan, Ir. “Studi Kendala Teknologi Informasi di Indonesia”, BPPT 2001.
  9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
  10. Mujiburrochman, S.Kom, “Pemanfaat An Teknologi Informasi Bagi Sumber Daya Manusia”, Jejaring Pendidikan Nasional.
  11. M. Faiz Ristiawan, “Pengaruh Sistem Informasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik”, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Universitas Muhamadiyah Surakarta.
  12. Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, “Mendaya-gunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Upaya Membangun Daya Saing Nasional”, Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL).
  13. Wawan Wardiana, “Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia”, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2002.
  14. Windraty Siallagan, eGovernment:Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Baik.
  15. Wenny Setiawati, S.H, “Penerapan E-Government Di Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

IMPLEMENTASI IT BERBASIS WEB PADA INDUSTRI PARIWISATA

Maret 12, 2010

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan ± 18.110 pulau yang dimilikinya dengan garis pantai sepanjang 108.000 km. Negara Indonesia memiliki potensi alam, keanekaragaman flora dan fauna, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, serta seni dan budaya yang semuanya itu merupakan sumber daya dan modal yang besar artinya bagi usaha pengembangan dan peningkatan kepariwisataan. Modal tersebut harus dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.[13]

Berdasarkan pemahaman diatas, maka pariwisata dipandang sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan pendapatan daerah. Apalagi pengoptimalan potensi ini di dasari bahwa pariwisata merupakan sektor yang lebih menekankan pada penyediaan jasa dengan mengoptimalkan potensi kawasan wisata. Berdasarkan data statistic[13], tercatat bahwa sektor pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional. Tahun 2002 target perolehan devisa sebesar US $ 5,8 M untuk 5,8 juta wisman, dan tahun 2003 US $ 6,3 M 6,9 juta wisman, sedangkan target 2004 US 7,5 M (Widibyo, 2000). Dengan potensi wisata yang dimiliki masih memungkinkan peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor pariwisata.

Sebagai salah satu bagian yang menopang pendapatan negara, pariwisata Indonesia diberikan perhatian lebih untuk dioptimalkan dan dikembangkan. Setiap daerah berlomba lomba dan berupaya menggali potensi pariwsiata yang dimiliki guna menambah pendapatan asli daerah mereka. Pariwisata dipandang sebagai potensi yang besar untuk dikembangkan. Disisi lain, potensi pariwisata ini juga dapat menimbulkan dampak multiplier, yang mana dengan adanya peningkatkan kunjungan wisatawan maka akan membuka lapangan pekerjaan di daerah tersebut.

Dilain pihak, terkhusus untuk pengembangan pariwisata di ASEAN, Indoensia memiliki propspek pengembangan pariwisata yang sangat potensial, hal ini dapat terlihat dengan fasilitas pengembangan pariwisata yang cukup rendah dan minim, pariwisata Indonesia masih menempatkan diri sebagai negara yang dapat mengandalkan potensi pariwisata yang dimiliki.

Posisi ini jelas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pariwisata Indonesia memiliki prospek yang sangat besar jikalau di kembangkan dengan baik. Melalui pembenahan sarana prasarana dan perkuatan partisipasi masyarakat, maka tidak mungkin sektor pariwisata di Indonesia menjadi salah satu sektor yang dapat di andalkan sama seperti Malaysia, Thailand dan Singapura.

Pariwisata jikalau dikelola secara optimal, maka akan dapat menambah pendapatan negara serta dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun persoalannya adalah bagaimana memperkenalkan potensi pariwisata yang dimiliki? Ini menjadi pertanyaan mendasar yang perlu mendapatkan perhatian dan pemikiran setiap pihak yang ingin mengembangkan pariwisata sebagai basis peningkatan pendapatan negara.

Ada berbagai alternatif dalam mengembangkan potensi pariwisata seperti : pembenahan dan renovasi kawasan wisata, menciptakan daerah tujuan wisata, melakukan promosi melalui media maupun brosur-brosur, serta masih banyak lagi alternatif yang dapat dilakukan guna menunjang pengembangan wisata.

Salah satu alternatif yang dikembangkan dan dipandang efektif adalah dengan melakukan promosi melalui Internet. Saat ini telah[15] berkembang promosi, pemasaran, dan penjualan produk pariwisata (atau dapat disebut sebagai E-Commerce di industri pariwisata) memanfaatkan teknologi informasi. Pariwisata berbasis teknologi informasi dikenal dengan sebutan E-Tourism (IT-enabled tourism). E-tourism dipandang sebagai salah satu cara yang sangat efektif didalam memperkenalkan pariwisata suatu daerah atau negara. Hal ini disebabkan karena teknologi informasi saat ini sudah dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia.

Konsep e-tourism pada dasarnya merupakan konsep yang masih baru dan belum mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang bergerak dalam bidang pariwisata, terkhususnya di Indonesia. E tourism masih di lihat sebagai sesuatu hal yang masih perlu di kaji lebih jauh mengenai keberadaan. Meskipun dilain pihak dalam pengembangan pariwisata penekanan terhadap pemanfaatan Internet sudah tinggi, namun hal ini tidak dibarengi dengan aplikasi internet tersebut sebagai alat pengembangan pariwisata.

Dalam laporan ekonomi informasi (Untat, 2005), dinyatakan bahwa “in 2001, the E-commerce and development report (ECDR) analised e-commerce and tourism with a view to exploring how the tourism industry was starting to benefit from information technologies and the internet, as the effect on developing countries’ competitiveness in tourism market”. Paparan diatas memperlihatkan bahwa pariwisata dan bisnis berusaha meningkatkan manfaat teknologi informasi dan internet dengan melihat dampaknya terhadap negara berkembang melalui persaingan pasar pariwisata. Lebih jauh ECDR mencacat satu perubahan mendasar yang dibawa oleh e tourism telah mengangkat nilai pariwisata melalui peningkatan penerimaan dalam dunia pariwisata.

Lebih dari pada itu dalam perencanaan sistem manajemen tujuan organisasi, UNCTAD (2005), menyatakan bahwa di negara berkembang internet telah digunakan sebagai tawaran dalam pasar pariwisata. Dalam hal ini, pemanfaatan internet dalam pasar pariwisata dipakai sebagai landasan dalam pengambilan kebijakan strategis pariwisata, dan merupakan dasar perubahan/inovasi pariwisata yang lebih efektif. Hal ini terlihat dari pengembangan infrastruktur, human capacity, dan integrasi konsep e-businiss tingkat rendah oleh provider pariwisata lokal, pemerintah, dan DMOs, dengan menambah aturan utama dalam menumbuhkan paritisipasi dan pemasukan perusahaan pariwisata dalam pasar pariwisata global

Hendriksson[15], menyatakan bahwa ada empat karateristik utama jikalau kita ingin mengembangkan E – Tourism yaitu : 1) Produk Pariwisata; 2) dampak berantai yang ditimbulkan oleh industri pariwisata; 3) struktur industri pariwisata; dan yang ke 4 adalah ketersediaan infrastuktur teknologi comunikasi dan informasi. Lebih jauh Eriksson menyatakan, dalam mempersiapkan karateristik E Tourism, maka perlu dilakukan pembangunan untuk mencapai penyempurnaan market place elecronic seperti : 1) warisan sistem yang telah ada; 2) keberagaman informasi; 3) tidak ada standar global dalam penukaran data; 4) seamless interoperability.

Aplikasi internet dalam pariwisata pada dasarnya tercermin dalam suatu sistem distribusi pariwisata yang lebih mengarah pada tranformasi pengembangan industri pariwisata dari perantara tradisional ke arah perantara internet. Beberapa sistem akses pariwisata menggunakan jalur internet untuk tiket pesawat, penginapan, rental mobil, dan berbagai jasa pelayanan lainnya. Web memiliki peranan penting sebagai jembatan penghubung antara produsen pariwisata dan daerah potensi pariwisata, dalam memberikan pelayanan kepada produser pariwisata.

E-tourism yang dikembangkan di Indonesia pada saat ini belum menyentuh pada aspek yang paling utama yaitu memberikan informasi dan kepastian bagi wisatawan ketika mereka memilih untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata. Jikalau di bandingkan dengan negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Singapura, dapat di katakan Indonesia sangat tertinggal untuk pengembangan e-tourism.

Theophilus Wellem[15] dalam makalahnya menyatakan bahwa “e-tourism di Indonesia adalah belum optimalnya pemasaran paket wisata karena informasi yang diberikan pada website pariwisata tidak bersifat interaktif dengan wisatawan yang membutuhkan informasi lengkap, juga belum terintegrasinya website-website pariwisata dengan sistem informasi komponen lain dalam industri pariwisata, seperti perusahaan penerbangan, pelayaran, asuransi, agen travel, hotel, dan pengelola obyek wisata sendiri.”

Pengembangan e-tourism di Indonesia masih bersifat spasial, belum menyentuh pada penyediaan informasi yang menyeluruh untuk berbagai kawasan serta pendukungnya di setiap daerah. Hal inilah yang menjadi kendala dan masalah dalam pengembangan pariwisata. Disisi lain para wisatawan, ketika memutuskan untuk memenuhi kebutuhannya akan pariwisata, lebih mengutamakan untuk memperoleh informasi yang komperhensif serta menyuluh mengenai daerah wisata.

Pada hakekatnya sektor pariwisata Indonesia berharap dapat menggaet kunjungan wisatawan mancanegara yang besar, disisi lain kedatangan wisatawan di Indonesia pada dasarnya tidak terlepas dari promosi yang dilakukan. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi internet merupakan langkah yang dipandang tepat untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Wisatawan kini tidak sabar menunggu informasi yang biasanya diberikan melalui biro jasa perjalanan ataupun organisasi lainnya. Mereka lebih senang mencari sendiri apa yang ada di benaknya sehingga mampu meyakinkan bahwa produk yang dipilihnya adalah yang terbaik. Pada saat perjalanan wisata dibeli pada umumnya hanyalah membeli informasi yang berada di komputer melalui reservation system nya. Yang dibeli oleh wisatawan hanyalah “hak” untuk suatu produk, jasa penerbangan ataupun hotel. Berdasarkan pemahaman diatas, maka kebutuhan untuk melakukan perjalanan wisata akan sangat mudah, tampa harus melalui birokrasi yang rumit dan sukar. Sehingga terlihat bahwa peranan internet melalui e-tourism sangat penting dan perlu untuk diperhatikan dalam pengembangan pariwisata.

Pada saat ini juga yang perlu diperhatikan adalah perkembangan teknologi yang amat pesat. Hal ini menyebabkan : 1) terjadinya pergeseran dari tiket manual ke tiket elekronik; 2) setiap individu dapat melakukan pemesanan tersediri, hal ini menyebabkan individu tersebut mendapatkan kepuasan dari pemesanan yang ia lakukan; 3) pemanfaaan teknologi internet yang semakin meluas dan sudah menjadi media informasi dan komunikasi. Dari uraian diatas dapat disimpulkan apabila kita ingin memajukan potensi industri pariwisata, sudah saatnya komponen sumber daya manusia yang terlibat didalamnya harus dikembangkan agar siap menjadi bagian dari industri pariwisata global.

Demikianlah resume yang buat mengenai transformasi industri pariwisata dari sistem konvensional ke arah sistem online. Demikian uraian dari saya. Semoga dapat memberi inspirasi bagi munculnya ide dan inovasi terbaru dalam pengembangan industri pariwisata.

Wassalamulaikum wr.wb

REFERENSI

  1. Syamsul A Syahdan, “Sistem Pakar untuk e-Concierge”,
  2. Gebyar Andyono, “Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Dan Desain Sistem Pariwisata Untuk Kawasan Resort Hutan: Studi Kasus Wilayah Hutan Wanagama”, Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2007.
  3. Henny Khusniatiy, “Sistem Informasi Manajemen Perhotelan Dengan Aplikasi Visual Basic Studi Kasus Pada Puri Indrakila Hotel Dan Cottage Ungaran”, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang 2007.
  4. Ainur Rofiq, “Peningkatan Peran Infokom Dalam Mempromosikan Pariwisata Daerah (Tinjauan dari Aspek Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi)”, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, 2006
  5. Siswanto, “Pariwisata Dan Pelestarian Warisan Budaya”, Balai Arkeologi Yogyakarta, 2007
  6. Summary Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang, “Rencana Pengembangan Pariwisata Kabupaten Rembang”, 2007
  7. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional BAPPENAS, “Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan: Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program”, Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal.
  8. Dodik Ariyanto, “Pengaruh Efektivitas Penggunaan Dan Kepercayaan Teknologi Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individual”, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana.
  9. Purwani Wisantisari, “Penyajian Informasi Pariwisata Di Kabupaten Tegal Berbasis Sistem Informasi Geografis (Sig)”, Universitas Negeri Semarang, 2005
  10. “Teknologi Informasi di Perusahaan Jasa Travel Agent dan Pariwisata”, http://www.freewebs.com/papermti/TI%20&%20Travel%20Agent.doc
  11. Optimalisasi Potensi Agrowisata Melalui Sistem Informasi Berbasis Web Service Dalam rangka Peningkatan PAD, http://digilib.unnes.ac.id/gsdl/collect/skripsi/ index/assoc/ HASHfbee.dir/doc
  12. S. Bekti Istiyanto, Komunikasi Pemasaran Dalam Economic Recovery Program Masyarakat Kawasan Objek Wisata Pangandaran Pasca Gempa Dan Tsunami 17 Juli 2006, http://sbektiistiyanto.files.wordpress.com/2008/02/jurnal-pangandaran.doc
  13. S. Bekti Istiyanto, “Implementasi Kebijakan Sektoral Dalam Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dari Perspektif Penataan Ruang”, Dosen Tetap Jurusan Ilmu Komunikasi Fisip Unsoed dan Dosen Tidak Tetap PS Komunikasi Penyiaran Islam STAIN Purwokerto.
  14. Syamsul A Syahdan, “Implementasi Aplikasi Customer Relationship Management (CRM) pada Sistem Informasi Perhotelan”, http://dosen.amikom.ac.id/downloads/artikel/Implementasi%20Aplikasi%20Customer%20Relationship%20Management%20(CRM).pdf
  15. Theophilus Wellem, Semantic Web Sebagai Solusi Masalah Dalam E-Tourism Di Indonesia, Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Kristen Satya Wacana.

Memaksimalkan Potensi UKM Melalui Implementasi IT

Maret 12, 2010

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) seringkali dipandang sebagai peluang kecil yang membawa keuntungan. Namun sebenarnya sebuah usaha besar dan sukses sebagian besar diawali oleh usaha kecil. Justru karena sisi kapital yang kecil, UKM mampu bertahan dalam krisis ekonomi. Melemahnya nilai rupiah telah menjatuhkan perekonomian negara, namun ketika perusahaan-perusahaan besar bangkrut, UKM justru menjadi alternatif terbaik bagi pengembangan perekonomian.

Tidak dapat dipungkiri dengan daya serap yang demikian besar maka UKM menjadi jenis usaha yang dominan di Indonesia. Dan ketika kita melihat pada resistensinya terhadap krisis ekonomi, maka sektor UKM bisa menjadi pilihan bagi bangsa kita yang sedang menghadapi risiko besar dari fluktuasi mata uang Rupiah, terutama bagi UKM yang menggantungkan diri pada kegiatan ekspor dan bukan kegiatan impor.

Seluruh ulasan di atas tentunya tidak bermaksud untuk memberi skor lebih besar untuk UKM terhadap usaha besar, namun yang akan kita bahas lebih lanjut adalah bagaimana kita memaksimalkan suatu potensi bisnis yang ada dan bisa terjangkau oleh hampir semua lapisan ekonomi. Karena UKM dapat berupa usaha yang skalanya sangat kecil, dengan kapital yang relatif kecil namun adapat menjadi usaha yang sukses apalagi kita mampu mengolahnya dengan baik.

UKM adalah salah satu sektor ekonomi yang sangat diperhitungkan di Indonesia karena kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari perannya dalam pertumbuhan ekonomi nasional, produk domestik bruto (PDB) yang diciptakan, nilai tambah nasional, serta penyerapan tenaga kerja. Sementara itu, dalam era ekonomi global saat ini, UKM dituntut untuk melakukan perubahan guna meningkatkan daya saingnya. Salah satu faktor penting yang akan menentukan daya saing UKM adalah teknologi informasi (TI).[4] Memang sampai saat ini masih ada paradigma bahwa penggunaan Teknologi Informasi adalah identikan dengan biaya besar. Namun seiring dengan perkembangannya bahkan teknologi pun menjadi barang konsumsi yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh UKM.

Teknologi Informasi berfungsi untuk memudahkan pemakainya. Jadi hilangkanlah dugaan bahwa IT adalah sesuatu yang rumit dan mahal, sebaliknya cobalah untuk berpikir bahwa IT justru merupakan suatu alat yang dapat menjadi kepanjangan tangan kita dalam menjalankan usaha. Information Technology (IT) sudah berkembang pesat di seluruh dunia dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang, apabila kita ragu untuk menggunakannya akan sulit bagi kita untuk mengikuti percepatan jaman.

Untuk memenangkan persaingan, UKM juga harus berkembang sesuai dengan jaman. Bekerja dengan bantuan Teknologi Informasi dapat mendongkrak kinerja sehingga menjadi lebih efektif  dan efisien. Jadi meskipun ada sedikit perbedaan cost dengan sistem tradisional, UKM dapat menikmati fasilitas dari IT yang akan memberikan return yang sepadan.

Teknologi  Informasi yang dibutuhkan oleh UKM tidak saja yang berhubungan dengan produksi atau pemberian jasa. Tetapi juga dalam operasional perusahaan sehari-hari. Perkembangan dunia teknologi sangat cepat, apabila kita tidak mampu mengikutinya maka perusahaan akan sangat jauh ketinggalan. Melakukan segala sesuatunya secara manual akan sangat merepotkan bagi pengusaha dan akan menghambat proses produksi serta pemasaran perusahaan. Apabila perusahaan kita memang tidak bisa untuk membeli perangkat teknologi, termasuk software, pada saat ini bahkan telah banyak yang menyediakan software free access. Beberapa dapat diakses di internet dan bisa di download dengan mudah untuk kemudian diaplikasikan pada operasional usaha.

Jadi, para pengusaha UKM pada saat ini bahkan sudah dapat mengurangi kekhawatirannya terhadap kenaikan cost yang terjadi apabila perusahaannya menerapkan aplikasi IT yang tepat. Sebaliknya, kegiatan produksi dapat menjadi sangat efektif dan dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas perusahaan pengguna.

Dengan IT kita akan lebih siap untuk bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan produk-produk luar negeri. Kita dapat bersaing dari segi kualitas, pengemasan, pemasaran dan kecepatan operasi perusahaan. Menurut Emilia Suhaemi[5] (Asdep Urusan Informasi dan Publikasi Bisnis Kementerian Koperasi dan UKM), “Tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, pelaku UKM bisa dipastikan tidak akan mampu ber-saing di tingkat global dalam hal pemasaran maupun mempromosikan produknya”. Kementerian Koperasi juga memfasilitasi UKM dengan memanfaatkan trading board milik instansi tersebut sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Saat ini sudah tercatat 3.400 yang menggunakan trading board sejak diresmikan pada 2006. Menurut Emilia, cepat atau lambat, TI akan mengambil-alih peranan promosi ataupun pemasaran UKM karena memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sarana regular, yakni pemasaran dan transaksi bisnis langsung.

Sebenarnya produk UKM dalam negeri banyak yang memiliki kualitas sama bagusnya dengan produk luar, atau bahkan lebih baik lagi. Namun produk luar seringkali unggul dalam teknologi, baik dalam teknologi produksi, pengemasan maupun pemasarannya. Padahal di negara kita yang kaya akan sumberdaya alam kita mempunyai banyak kesempatan untuk memasarkan berbagai produk yang tidak kalah beragamnya dengan negara lain. Bayangkan apabila sumberdaya ini diolah dengan teknologi yang tepat tentu akan menjadi sumber devisa yang sangat menggiurkan.

Internet dapat membantu mengemas produk UKM sehingga terlihat menarik bagi para calon pembelinya. Pada jaman pasar global seperti saat ini kita dapat menfaatkan jasa toko online untuk terjun lebih dalam pada persaingan pasar dengan produk luar. Kita boleh mencontoh gaya promosi produk-produk saingan dari luar sudah banyak yang membanjiri situs-situs internet . Bayangkan berapa juta konsumen di seluruh dunia yang dapat kita jangkau apabila kita menggunakan toko online, kemudian bandingkan dengan cara pemasaran tradisional. Apabila kita masih tidak mempunyai keterampilan atau pun untuk membuat, mengolah serta memutakhirkan sendiri situs toko online, saat ini sudah banyak tersedia langganan keanggotaan toko on-line yang dapat dimanfaatkan. Hanya beberapa menit setelah mendaftar, pengguna akan mendapatkan panduan yang terotomatisasi (wizard) untuk mendapatkan online store-nya. Bahkan ada beberapa yang tidak menarik biaya pendaftaran dan hanya dan menarik biaya berlangganan yang relatif murah.

Dengan teknologi toko online para pengusaha UKM dapat menyampaikan informasi pada konsumen dengan lebih cepat, lebih luas sebarannya, serta lebih lama penyimpanannya. Sesuai dengan definisi dari Wikipedia Indonesia. Apabila kita masih enggan menggunakan online store kita dapat memanfaatkan forum-forum pada situs-situs tertentu yang memperbolehkan kegiatan promosi. Pada ruang forum semua orang bisa mempromosikan produknya untuk diketahui oleh komunitas forum dan masyarakat luas yang mengakses halaman forum tersebut. Bahkan pada halaman forum kita memiliki keuntungan ganda, selain mendapatkan lahan promosi juga dapat mendapatkan pertukaran informasi mengenai produk-produk lain yang kita butuhkan untuk pengembangan usaha, ataupun informasi mengenai produk saingan.

Dalam rangka memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal para pengusaha UKM harus menaruh perhatian pada prioritas kebutuhan ICT perusahaan. Buatlah suatu perancangan yang jelas tentang kebutuhan perusahaan sehingga perangkat bisnis yang dibutuhkan menjadi jelas. Ini merupakan upaya untuk menghindari terealisasinya risiko-risiko implementasi  dalam IT.

Risiko-risiko implementasi IT diantaranya adalah :

  • Ketidaksesuaian antara kebutuhan bisnis dengan sistem informasi yang dibangun.
  • Banyaknya aplikasi yang tambal sulam sehingga tidak bisa saling berkomunikasi antara satu dengan yang lain.
  • Investasi yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan.
  • Standar kualitas sistem informasi tidak sesuai dengan standar industri yang semestinya.

Oleh sebab itu, diharapkan para pengusaha UKM dapat melakukan perencanaan atas kebutuhan teknologi yang jelas, karena dengan kapital yang tidak terlalu besar tentunya kita tidak ingin melakukan tambal sulam aplikasi atau pun standar kualitas sistem informasi yang tidak sesuai harapan. Sumberdaya yang ada harus dimanfaatkan secara optimal untuk meraih kesuksesan bisnis seperti yang diharapkan.

Mengacu pada asas manajemen yang baik, penggunaan IT pun harus mencakup POAC, dalam pengertian sederhana, harus memiliki Planning atau perencanaan, memiliki Organizing atau pengorganisasian, memiliki Actuating atau pengerjaan dan terakhir Controling atau pengendalian.

Terlepas dari semua risiko yang dapat terjadi seperti yang tertera di paragraf atas, kita perlu untuk membuka diri terhadap kemajuan IT karena bagaimana pun itu sudah menjadi bagian dari perkembangan jaman yang mau tidak mau harus kita ikuti agar tidak tertinggal jauh di belakang. Perlu kita sadari mengapa IT bisa berkembang sangat cepat adalah tentunya karena IT dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan daripada kerugian yang ditimbulkannya.

Apalagi dengan jumlah UKM di Indonesia yang mencapai 99% dari sektor usaha yang ada (BPS 2003), dapat diprediksi betapa ketatnya persaingan antar produk-produk yang serupa. Dengan IT diharapkan kita dapat melakukan pengamatan terhadap kompetitor kita, karena hasil pengamatan tersebut dapat kita jadikan sebagai acuan kita untuk mencari inovasi-inovasi baru.

Kegiatan inilah yang marak disebut sebagai competitive intelligence, atau suatu usaha untuk mengamati, menyelidiki atau mencari tahu mengenai pesaing bisnis yang ada di peta bisnis serupa, sehingga UKM dapat mengetahui peluang-peluang bisnis yang ada. Salah satu sarana untuk kegiatan tersebut adalah teknologi. Tanpa teknologi, sekali lagi kita akan sulit untuk mengolah maupun mendapatkan informasi yang dimaksud.

Setelah kita mendapatkan informasi tersebut, dengan teknologi yang ada para pengusaha UKM akan semakin terpacu untuk melakukan inovasi-inovasi produknya, sehingga bisa dihasilkan produk yang unik dan memiliki ciri khas. Suatu produk yang berciri khas akan mampu menarik segmen konsumen tertentu yang sesuai dengan cirinya.

Bayangkan apabila setiap pengusaha mampu mengimplementasikan teknologi-teknologi informasi dan komunikasi bagi produknya, maka dunia bisnis akan semakin bervariasi. Dengan beragam produk yang ada, konsumen akan semakin terbuka terhadap perubahan dan mau membuka diri terhadap produk-produk berkualitas yang dipasarkan oleh UKM. Ini adalah (satu lagi) cara untuk membuka gerbang peluang bisnis.

Demikianlah resume yang saya kutip dari berbagai macam sumber mengenai implementasi IT dalam meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Demikian uraian dari saya. Semoga dapat memberi inspirasi bagi munculnya ide dan inovasi terbaru dalam membantu Usaha Kecil dan Menengah.

Wassalamulaikum wr.wb

REFERENSI

  1. Budi Rahardjo, “Aplikasi Teknologi Informasi Bagi Industri Kecil Menengahbudi, Pusat Penelitian Antar Univeristas bidang Mikroelektronika (PPAUME), Institut Teknologi Bandung.
  2. Bambang Setiarso, “Pengelolaan Pengetahuan (Knowledge-Management) Dan Modal Intelektual ( Intellectual Capital) Untuk Pemberdayaan UKM”, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
  3. Sutirman, “Pemberdayaan Umkm Melalui Pusat Komunikasi Bisnis Berbasis Web”, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
  4. Anonim, “Strategi Peningkatan Kemampuan Adopsi Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Daya Saing Ukm”.
  5. Bisnis Indonesia Online, “UKM didorong manfaatkan teknologi informasi”.
  6. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, “Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Ukm Di Propinsi Sumatera Utara”, 2006
  7. Yanuar Rizky, “Peran Yang Bisa Diberikan IT Berbasis Komunitas Untuk UKM”, Seminar MIFTA, 2003
  8. Asep Ahmad Saefuloh, “Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Pengusaha Kecil Dan Menengah (Studi Kasus Di Provinsi Bali Dan Sulawesi Utara”, Pusat Pengkajian Pelayanan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2007.
  9. Lembaga Administrasi Negara, “Models of Vitalizing Small- Medium Enterprises in Various Countries”, 2001
  10. Almasdi Syahza, “Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Untuk Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu Propinsi Riau”, Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Universitas Riau Pekanbaru.
  11. Tulus Tambunan, “Ukuran Daya Saing Koperasi Dan Ukm”, Pusat Studi Industri dan UKM, Universitas Trisakti.
  12. Almasdi Syahza, “The Enableness of Agribusiness Based Cooperation in Rural Area”, Lembaga Penelitian Universitas Riau.
  13. Emi Handayani, Implementasi ERP Opensource Openbravo pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Studi Kasus : Usaha Mikro Sektor Mebel UD. SANTOSO Gemolong), Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2001
  14. Gimson Ahmed dan Esti Ellianti Djuwarta, ”Penerapan Kebijakan Proteksi dan Keamanan SI/TI pada UKM PT Bengkel Mobil Jaya”, Magister Teknologi Informasi Universitas Indonesia 2004.
  15. Ali Mahmudi, “Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi Di Lampung Tengah”, Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Bandar Lampung 2008